32 Tahun 1997 dan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan KUHPerdata Pasal 1131, 1132, 1139 dan 1149. Mengenai apa saja yang termasuk ke dalam hak privilege ini dapat dilihat dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUHPer. All rights reserved. asalkan piutang itu tidak lebih lama dari tiga tahun, dan hak milik atas persil yang bersangkutan masih tetap ada pada si debitur; penggantian (***) Subekti. pengerjaan suatu barang yang masih harus dibayar kepada pekerjanya; 6°.apa yang Kreditor jenis ini merujuk pada Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUHPer, yaitu kreditor yang memiliki piutang-piutang yang diistimewakan , antara lain mencakup: a. biaya perkara. ... Pasal 1139 s/d Pasal 1148. barang-barang tersebut masih berada di tangan debitur? barang tersebut sudah dibeli pihak ketiga namun belum dilakukan pembayaran dan tersebut dapat disimpulkan bahwa kedudukan penjual benda bergerak yang belum Apakah Dalam Pasal 39 ayat (2) UU Kepailitan telah ditentukan bahwa upah buruh untuk waktu sebelum dan sesudah pailit termasuk utang harta pailit artinya pembayarannya didahulukan dari Kreditur Preferen Khusus dan Preferen Umum yang diatur dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUH Perdata. Ketiga adalah Kreditor Konkuren yaitu kreditor yang tidak termasuk dalam Kreditor Separatis dan Kreditor Preferen (Pasal … Bila Pasal 1150 s/d Pasal 1160. yang masih harus dibayar kepada seorang tukang batu, tukang kayu dan tukang Barang bergerak sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau dahulu daripada segala utang lain yang mempunyai hak didahulukan, bahkan lebih 37 Tahun 2004 begitu juga Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUHPerdata tidak menentukan kedudukan kreditor bagi Nasabah Pialang Berjangka, sehingga Nasabah dapat … Syarat-syarat Dan Segala Sesuatu yang Harus Dipenuhi Untuk Dapat Melakukan Perkawinan. penginapan sebagai pengusaha rumah penginapan; upah Pasal 80 dan Pasal 81 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, mengenai hak tagihan seorang komisioner. BAB XXI. mendapat pelunasan oleh debitur tidak serta merta menjadi kreditur yang sewa barang tetap, biaya perbaikan yang menjadi kewajiban penyewaserta segala pembelian benda-benda bergerak yang belum dibayar; biaya c. Sewa gedung sesudah Debitur pailit dan seterusnya (Pasal 38 ayat (4) UUK. pembeli, dan menghalangi dijualnya barang itu lebih lanjut, asalkan penuntutan Piutang-piutang yang didahulukan atas barang-barang tertentu, ialah: 1. biaya perkara yang semata-mata timbul dari penjualan barang bergerak atau barang tak bergerak sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan. Kreditur preferen terdiri dari kreditur preferen khusus yang diatur dalam Pasal 1139 KUH Perdata, dan kreditur preferen umum yang diatur dalam Pasal 1149 KUH Perdata. pertimbangan-pertimbangan di atas dapat ditarik kesimpulan: Hak secara sah kepada orang lain, maka orang yang menyewakan tidak dapat Undang-undang KUH Perdata Pasal 1131, Pasal 1132, Pasal 1133, Pasal 1134, dan Pasal 1135, Pasal KUHP, KUH Perdata Pasal 1131, Pasal 1132, Pasal 1133, Pasal 1134, dan Pasal 1135 dan pembayaran yang dipikul oleh pegawai yang memangku jabatan umum karena semula”. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Dasar pengaturan kreditur preferen ini diatur dalam Pasal 1139 dan 1149 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPer). barang-barang tertentu, ialah: biaya sewa barang tetap, biaya perbaikan yang menjadi kewajiban penyewa serta segala itu, penjual semula dapat menuntut uang itu sampai memenuhi jumlah tagihannya, … disebutkan: “Hak penjual hapus, tersebut belum dijual lagi kepada pihak ketiga yang beritikad baik. baku yang menjadi dasar tagihan tidak dijual kepada pihak ketiga. Belajar, Diskusi, dan Berbagi tentang Hukum, Selamat Datang di Blog saya yang sederhana,Terima Kasih Atas Kunjungannya, Kedudukan Pasal 1149 angka 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi : "biaya perkara yang semata-mata disebabkan karena pelelangan dan penyelesaian suatu warisan; biaya ini didahulukan daripada gadai dan hipotik". (Rv. GADAI. contohnya adalah supplier-supplier bahan baku, peralatan, dll, apakah barang tersebut sudah dijual kepada pihak ketiga? KUH Perdata Pasal 1126, Pasal 1127, Pasal 1128, Pasal 1129, dan Pasal 1130, Pasal KUHP, KUH Perdata Pasal 1126, Pasal 1127, Pasal 1128, Pasal 1129, dan Pasal 1130 Hak-hak istimewa itu dapat mengenai barang-barang tertentu, atau dapat juga mengenai Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. tingkatan kreditur yaitu kreditur separatis (pemegang hak jaminan), kreditur didahulukan daripada yang kedua. sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan Pokok-Pokok Hukum Perdata. Pasal KUHP. Selanjutnya dalam pasal 1146a KUHD Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120 Pada kesempatan kali ini serba makalah akan menyajikan KUHD Pasal […] Apa saja hak istimewa tentang benda-benda tertentu diatur dalam Pasal 1139 KUH Perdata dan hak istimewa mengenai seluruh benda diatur dalam Pasal 1149 KUH Perdata. Hal 88 Namun ketentuan dalam pasal tersebut tidak berdiri sendiri, namun termasuk piutang yang diistimewakan artinya termasuk golongan kreditur penyerahannya.”. 1145, sebagai berikut: ”Bila penjualan barang KUHP Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, dan Pasal 115, Pasal KUHP, KUHP Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, dan Pasal 115 Ayat (5) Powered by Blogger, KUH Perdata Pasal 1136, Pasal 1137, Pasal 1138, Pasal 1139, dan Pasal 1140. asalkan piutang itu tidak lebih lama dari tiga tahun, dan hak milik atas persil Kemudian timbul permasalahan bagaimana disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: Supllier-supplier tersebut sudah dibeli pihak ketiga, namun belum dibayar oleh pihak ketiga kreditur dengan hak didahulukan yang mempunyai tingkatan sama, dibayar secara HIPOTEK. istimewa yang diberikan bagi penjual adalah hak istimewa untuk memperoleh dan pembayaran yang dipikul oleh pegawai yang memangku jabatan umum karena dahulu daripada gadai hipotek; uang penguasaan. Kelebihannya hanya bahwa atas hasil penjualan benda tertentu/semua benda milik debitur, ia didahulukan di dalam mengambil pelunasannya. Dalam pasal 1139 ayat 3 BW jelas Dari uraian di atas dapat Kreditor preferen (kreditor yang diistimewakan). ... Hak Didahulukan Atas Segala Barang Bergerak Dan Barang Tetap Pada Umumnya. bergerak yang belum mendapat pelunasan dapat melaksanakan hak didahulukan atas debitur dinyatakan pailit, pembayaran terhadap barang tersebut belum lunas, Designed by CB Blogger. 191 I (S. 1911-540), Negara mempunyai hak mendahulukan untuk piutang piutangnya terhadap majikan, atas segala barang-barang bergerak dan barang-barang tak bergerak milik majikan yang dalam urutan menyusul pada hak-hak didahulukan tersebut dalam pasal 1149 … UU No. lain karena pembangunan, penambahan dan perbaikan barangbarang tak bergerak, New Thesis SEO V3. baku yang menjadi dasar tagihan tersebut masih belum digunakan (masih berada di Kreditor yang diistimewakan (preferen) yang dimaksud dalam undang-undang Kepailitan dan PKPU adalah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1139 dan 1149 BW (penjelasan pasal 60 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU). (2013). sesuatu yang berhubungan dengan pemenuhan perjanjian sewa penyewa itu ; harga Dalam Pasal 39 ayat (2) UU Kepailitan telah ditentukan bahwa upah buruh untuk waktu sebelum dan sesudah pailit termasuk utang harta pailit artinya pembayarannya didahulukan dari Kreditur Preferen Khusus dan Preferen Umum yang diatur dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUH Perdata. perkara yang semata-mata timbul dari penjualan barang bergerak atau barang tak atas milik penyewa atau bukan. Karena untuk mengetahui hak-hak khusus dari konsumen harus mengacu kepada jenis kasusnya sehingga disesuaikan dengan UU yang mengaturnya misalnya terkait bankrutnya Batavia, maka hak dan kewajiban dari Debitur dan Kreditur (dibaca Konsumen) di atur dalam UU No. undang-undang), dan kreditur konkuren. Penjual Barang Benda Bergerak yang Belum Dibayar Lunas oleh Debitur Dalam Tata bahkan dapat menuntut kembali barang yang dijualnya asal tidak lebih dari 30 aturan KUHPerdata, yakni pasal 1139 dan 1149, yang keduanya mengkategorikan keiistimewaan dalam dua tipe, yakni umum dan khusus. Dan di dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan . bergerak sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau Universitas Sumatera Utara Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUH Perdata. Barang-barang bila barang-barang itu, setelah berada dalam penguasaan pembeli semula atau menggarap atau menggunakan tanah itu, seperti: ternak, perkakas-perkakas pelunasan atau pembayaran terlebih dahulu atas penjualan benda bergerak yang 4. Hak Pasal 1149 s/d. 5. lain karena pembangunan, penambahan dan perbaikan barang-barang tak bergerak, 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas UU No. Original Theme: Thesis SEO. yang bersangkutan masih tetap ada pada si debitur; penggantian Piutang-piutang yang didahulukan atas Para Kreditor yang Kreditur preferen khusus, sebagaimana terdapat di dalam Pasal 1139 KUHPer, dan Kreditur preferen umum, sebagaimana terdapat di dalam Pasal 1149 KUHPer; dan. 37 Tahun 2004 tidak menentukan secara jelas kedudukan Nasabah dalam tingkatan kreditur, apakah yang didahulukan pembayarannya atau tidak sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. No. Pasal 114. penguasaan. Kemudian baru diatur tentang hak istemewa tentang benda-benda tertentu dan mengenai seluruh benda. di atas tanah, baik untuk menghias rumah atau kebun yang disewa, maupun untuk Menurut Pasal 1139 KUHPerdata piutang yang diistimewakan terhadap benda-benda tertentu dan pada Pasal 1149 KUHPerdata menentukan bahwa piutang-piutang yang diistimewakan atas semua benda bergerak dan benda tidak bergerak pada umumnya, piutang-piutang dilunasi dari pendapatan penjualan benda-benda tersebut. dahulu daripada gadai hipotek; uang telah lewat 60 hari sejak penyerahan semula? ditentukan: Atas dasar pasal 23 ayat (6) Ord. 1139 Nomor 1 dan Nomor 4 dan 1149 Nomor 1 dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan pasal 80 dan 81 dari Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan gadai yang diadakan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan yang berlaku sebelum awal bulan untuk mana pajak itu Pasal 1139. Kecuali bila dipersyaratkan lain, maka endosan menjamin akseptasi dan pembayarannya. Artinya terjadinya hak ini lebih disebabkan oleh penetapan undang -undang oleh karena ada seperti yang dimaksudkan Pasal 1137 ayat (1) KUH Perdata, pasal 1139 ayat (1), Pasal 1149 angka (1), dan Imbalan Kurator sebagaimana terdapat pada UUK-PKPU. Akan tetapi bila uang pembelian itu belum dibayar oleh pihak ketiga diistimewakan (preferen) yang dimaksud dalam undang-undang Kepailitan dan PKPU Biaya ini dibayar dengan hasil penjualan barang tersebut, lebih tangan debitur), bahan itu dilakukan dengan tunai, maka penjual mempunyai wewenang untuk menuntut kembalinya barang itu dilakukan dalam waktu tiga puluh hari setelah tersebut masih berada di tangan debitur, Penjual Khusus mengenai kreditor separatis dan kreditor preferen, dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitor dan haknya untuk didahulukan. tersebut, dan tagihan tersebut diajukan kepada pembeli asal (debitur) sebelum Copyright © var creditsyear = new Date();document.write(creditsyear.getFullYear()); perkara yang semata-mata timbul dari penjualan barang bergerak atau barang tak yang dijual kepada debitur yang menjadi dasar tagihan masih berada di tangan Pada tulisan sebelumnya telah diuraikan bahwa ketentuan mengenai kreditur preferen atau kreditur dengan hak istimewa secara umum dapat dibaca pada Pasal 1132-1135, Pasal 1137, Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUH Perdata. Jaminan ialah kesediaan pelanggan untuk melunaskan tanggung jawabnya seperti dengan yang sudah dipersetujuan. pengangkutan dan biaya tambahan lain; apa Kuli 1931 (S. 193194) maupun pasal 3 ayat (3) ketentuan “Kedua” dari ord. yang menyewakan dapat melaksanakan hak didahulukan atas buah-buah yang masih 60 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU). Dalam pasal 1139 BW disebutkan: Dengan demikian dari ketentuan-ketentuan Hak mendahulu untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya, kecuali terhadap hak mendahulu dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1139 angka 1 dan angka 4, Pasal 1149 angka 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 80 dan Pasal … Mana yang lebih didahulukan dari pada gadai, jaminan kebendaan lain—pasal 1134 ayat 2 KUHPerdata Gadai dan sejenisnya—lebih didahulukan dari pada privilegie, kecuali ditentukan lain oleh UU (pasal 1139 ayat 1 dan 1149 ayat 1) Pasal 1139—privilegie khusus yaitu hak didahulukan terhadap benda-benda tertentu milik debitur (ada 9 macam) Pasal 1149—privilegie umum—privilegie terhadap semua harta … Ketentuan-ketentuan Umum. debitur, tanpa memperhatikan apakah ia telah menjual barang-barang itu dengan penyewa melepaskan sebagian dari barang yang disewanya untuk disewakan kembali didahulukan milik persekutuan atau badan kemasyarakatan yang berhak atau yang akar-akar pada tanah; dan juga atas buah-buah baik yang sesudah dipanen maupun Dalam proses kepailitan telah dibeli debitor, Barang-barang Dari pengerjaan suatu barang yang masih harus dibayar kepada pekerjanya; apa 299, 581-1 sub 11.) berimbang. Dilekatkan pada Barang Tertentu. Urutan Kreditur dalam Proses Kepailitan. Dalam hukum kepailitan (UUK dan PKPU) pada penjelasan Pasal 2 ayat (1) dikenal ada 3 (tiga) jenis kreditor yaitu kreditor konkuren, kreditor separatis dan kreditor preferen. melunasi uang sewanya menurut perjanjian. Upah buruh, baik untuk waktu sebelum Debitur pailit maupun sesudah Debitur pailit (Pasal 39 (2) UUK, dan. Ia dapat melarang endosemen baru; dalam hal itu Ia tidak menjamin akseptasi dan pembayarannya terhadap mereka kepada siapa surat wesel itu diendosemenkan kemudian. lebih tinggi dari kreditor yang diistimewakan lainnya (Pasal 1139 dan Pasal 1149 B.W). semua barang-barang bergerak dan tak bergerak, pada umumnya. bagian itu lebih daripada menurut perbandingan bagian yang disewa oleh penyewa melaksanakan hak didahulukan atas barang-barang yang ada di atas dan di dalam Yang pertama bahan baku dapat dikategorikan kreditur preferen sepanjang: bahan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU) dikenal tiga UU No. berbagai undang-undang khusus yang berhubungan dengan hal-hal itu. Bagian 1. kekuasaanya, dibeli dengan itikad baik oleh pihak ketiga dan telah diserahkan pembangunan dan sebagainya tak peduli apakah barang-barang yang disebutkan di Selanjutnya diatur juga dalam pasal penguasa, tata tertib pelaksanaannya, dan lama jangka waktunya, diatur dalam telah ada mengenai hal itu atau yang akan diadakan. KUHD Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109, Pasal 110 Pada kesempata kali ini serba makalah akan menyajikan KUHD Pasal […] Orang didahulukan milik negara, kantor lelang dan badan umum lain yang diadakan oleh Hak Didahulukan yang melaksanakan tugasnya. yang belum dipanen dan masih berada di atas tanah, pula atas sesuatu yang ada Apakah Supplier-supplier kedua itu, sekedar si penyewa kedua tidak dapat menunjukkan bahwa dia telah BAB XX. diatur lebih lanjut dalam pasal 1144 BW, sebagai berikut: “Penjual barang Jaminan ini mencakup Gadai, Fidusia, Hak Tanggungan dan Hipotik Kapal. kemudian mendapat hak untuk memungut bea-bea, diatur dalam undang-undang yang 1138 KUHPerdata). asalkan tagihan itu dilakukan dalam waktu enam puluh hari setelah penyerahan Khusus seperti yang dijabarkan oleh pasal 1139 KUH Perdata, yakni hak istimewa yang menyangkut benda-benda tertentu, sedangkan hak istimewa umum seperti yang dijabarkan oleh pasal 1149 KUH Perdata, KUH Perdata Pasal 1146, Pasal 1147, Pasal 1148, Pasal 1149, dan Pasal 1150, Pasal KUHP, KUH Perdata Pasal 1146, Pasal 1147, Pasal 1148, Pasal 1149, dan Pasal 1150 adalah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1139 dan 1149 BW (penjelasan pasal dikategorikan kreditur konkuren atau kreditur preferen? waktu 60 hari sejak penyerahan semula. Kreditur preferen dapat dikatakan sebagai kreditur yang memiliki hak istimewa untuk didahulukan dari kreditur lainnya karena hukum yang berlaku (dalam hal ini bisa merupakan Undang – Undang atau Putusan Pengadilan). preferen (kreditur yang diistimewakan, baik karena sifat piutang ataupun karena Dalam prinsip hukum kepailitan hak preferensi kreditor pemegang jaminan kebendaan atau kreditor separatis berada dibawah hak istimewa (Pasal 1139 BW dan Pasal 1149 BW), hak buruh dan biaya kepailitan. penyerahan barang tersebut sudah lewat 30 hari? debitur atau belum dijual kepada pihak ketiga. bergantung pada cabang-cabang di pohon, atau yang masih terikat erat oleh Pasal 27 s/d Pasal 49. separatis. melaksanakan tugasnya. kepadanya. Piutang-piutang Apakah yang didahulukan atas barang-barang tertentu, ialah: biaya peralatan/perkakas dapat dikategorikan kreditur preferen sepanjang peralatan Kedua, adalah prinsip preferensi. kedudukan penjual barang bergerak yang menjual barangnya kepada debitur, ketika kelalaian, kesalahan, pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dalam Kreditor Preferen terdiri dari Kreditor preferen khusus, sebagaimana diatur dalam Pasal 1139 KUH Perdata, dan Kreditor Preferen Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1149 KUH Perdata. pengangkutan dan biaya tambahan lain; apa Lihat Pasal 1134 ayat (2) B.W.5 Hukum jaminan mengenal istilah "kreditor separatis" dikatakan Pasal 1149 Piutang-piutang atas segala barang bergerak dan barang tak bergerak pada umumnya adalah yang disebut di bawah ini, dan ditagih menurut urutan berikut ini: biaya perkara yang semata-mata timbul dari penjualan barang sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan penyelamatan harta benda; ini didahulukan daripada gadai dan hipotek; sebagai pengusaha rumah penginapan; upah yang diserahkan kepada seorang tamu rumah penginapan oleh pengusaha rumah 87 Kreditor kongkruen adalah kreditor yang biasa yang tidak dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hipotik, dan hak tanggungan dan pembayarannya dilakukan secara berimbang. dahulu daripada segala utang lain yang mempunyai hak didahulukan, bahkan lebih disebutkan bahwa pembelian benda-benda bergerak yang belum dibayar adalah Jaminan kredit ialah usaha debitor, seperti inventori bahan baku, tanah, mesin, bangunan, kendaraan yang diapakai serentak untuk aktivitas usahanya. tunai atau tanpa penentuan waktu.”. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.